NEWSKOTA.COM – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa rencana ekspor listrik Indonesia harus memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Pemerintah memastikan tidak akan memberikan lampu hijau apabila harga yang ditawarkan oleh pihak luar belum sesuai dengan hitungan resmi dari pemerintah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil merespons wacana penjualan tenaga listrik ke luar negeri, termasuk rencana ekspor listrik ke Singapura yang sempat menjadi sorotan publik.
“Kalau harganya belum cocok, kita nggak bisa. Karena itu saya minta untuk Danantara nggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Kementerian ESDM Kantongi Kalkulasi Harga Pasti
Bahlil mengungkapkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan kajian serta perhitungan harga yang komprehensif berdasarkan proposal dari pemerintah. Oleh karena itu, mekanisme penentuan harga jual ekspor wajib merujuk pada standar hitungan tersebut.
Meski demikian, pemerintah membuka pintu lebar bagi kelanjutan proyek ekspor energi ini selama koridor harga yang disepakati memenuhi ketentuan nasional. Sebaliknya, jika negosiasi harga menemui jalan buntu, pemerintah tidak akan segan-segan untuk membatalkannya.
“Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Tapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri,” tegas Bahlil.
Kebutuhan Listrik Domestik Jadi Prioritas Utama
Prioritas utama
pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan energi di dalam negeri terpenuhi secara optimal sebelum memikirkan ekspansi pasar ekspor. Mengingat tingginya kebutuhan domestik, Bahlil sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Indonesia belum akan merealisasikan ekspor listrik dalam waktu dekat.
“Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik, enggak ada,” pungkas Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026 di Jakarta.
Langkah tegas ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengamankan ketahanan energi nasional sekaligus memastikan proyek strategis transisi energi tetap memberikan nilai tambah yang maksimal bagi perekonomian dalam negeri. (RMI)
