Umum

DPRD Jatim Dorong Pembangunan Embung sebagai Solusi Kekeringan dan Banjir

395
×

DPRD Jatim Dorong Pembangunan Embung sebagai Solusi Kekeringan dan Banjir

Sebarkan artikel ini
Foto Ilustrasi Embung

NEWSKOTA.COM – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong pembangunan embung di sejumlah wilayah sebagai solusi menghadapi kekeringan di musim kemarau sekaligus mengatasi banjir saat musim hujan.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan, mengatakan embung menjadi salah satu bentuk tata kelola air yang tepat, tidak hanya menjamin ketersediaan air bersih tetapi juga mendukung irigasi pertanian.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

“Di daerah dengan kontur pegunungan dan wilayah tadah hujan harusnya ada pemikiran tata kelola agar air yang berlimpah saat musim hujan bisa disalurkan di musim kering,” ujarnya di Surabaya, Selasa (12/8/2025).

Martin mencontohkan kondisi di Kalibaru, Banyuwangi, di mana setiap musim hujan air yang melimpah justru menjadi masalah. “Kalau sudah musim hujan, semua menolak air karena banjir, airnya terbuang. Kenapa tidak berpikir membuat embung? Ketika tadah hujan tinggi, air melimpah bisa ditampung,” jelas politisi Fraksi PDIP tersebut.

Ia menilai, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus dibarengi infrastruktur penampungan seperti embung dan sumur kelola. Hal ini menjadi krusial mengingat maraknya alih fungsi hutan tanaman keras menjadi lahan jagung dan tebu, yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.

“Sekarang banyak hutan tanaman keras berubah jadi sawah jagung dan tebu, sehingga saat hujan deras, airnya turun seperti air terjun. Kalau lahan tak bisa dikembalikan menjadi hutan, harus ada solusi lain seperti embung atau sumur kelola untuk sumber air minum dan pengairan sawah,” tegasnya.

Martin juga menyoroti krisis air yang melanda Madura dan Bondowoso. Di Bondowoso, kata dia, pengeboran hingga kedalaman 100–200 meter pun belum tentu menemukan air. “Artinya, pengelolaan air hujan menjadi solusi paling logis,” ujarnya.

READ  Akhmad Munir Siap Maju Jadi Ketua Umum PWI Pusat, Usung Misi Rekonsiliasi

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, sepanjang 2024 terdapat 26 kabupaten/kota terdampak kekeringan. Wilayah terparah meliputi Kabupaten Probolinggo, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang. Lebih dari 400 ribu jiwa terdampak krisis air bersih dan ribuan hektare lahan pertanian gagal panen akibat minimnya suplai irigasi.

Martin mendorong Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota untuk memprioritaskan pembangunan embung di daerah rawan banjir dan kekeringan, sekaligus memperkuat program konservasi air. “Dengan embung, kita bisa memutus siklus kekurangan air di musim kemarau, dan meminimalkan kerugian akibat banjir di musim hujan,” pungkasnya. (CHE)