NEWSKOTA.COM – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak membuka keran impor etanol dalam pelaksanaan kebijakan E10—yakni pencampuran 10 persen etanol dengan bahan bakar minyak (BBM) fosil—yang direncanakan sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/10), Ratna menegaskan bahwa dirinya tidak menolak program E10, karena sejalan dengan upaya pengurangan emisi dan pengembangan energi bersih. Namun ia menyoroti kesiapan produksi etanol dalam negeri yang dinilainya masih jauh dari cukup untuk mendukung implementasi program tersebut secara nasional.
“Saya mendukung E10 sebagai langkah menuju energi bersih. Tapi jangan sampai kebijakan ini justru membuka keran impor baru. Pemerintah harus menjamin pasokan etanol dari dalam negeri cukup, baik dari sisi produksi maupun distribusi,” tegas Ratna.
Sebagai Sekretaris DPP PKB Bidang Sumber Daya Alam sekaligus Bendahara Umum DPP Perempuan Bangsa, Ratna juga mendorong percepatan pembangunan pabrik bioetanol skala besar di Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pasokan domestik.
Menurutnya, pabrik-pabrik etanol yang saat ini beroperasi belum mampu memenuhi kebutuhan etanol nasional jika E10 diberlakukan secara penuh.
“Pabrik di Bojonegoro harus jadi prioritas nasional. Jangan hanya groundbreaking, tapi harus segera beroperasi agar bisa menutup defisit pasokan etanol. Tanpa itu, target E10 akan sulit tercapai tanpa impor,” ujarnya.
Ratna mengutip data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjukkan bahwa pada 2024, kapasitas terpasang produksi etanol nasional mencapai sekitar 303 ribu kiloliter (kL) per tahun, namun realisasi produksi baru sekitar 161 ribu kL.
Sementara itu, kebutuhan etanol nasional diperkirakan akan melonjak hingga 890 ribu kL per tahun jika program E10 dijalankan sepenuhnya.
“Ini artinya masih ada kesenjangan lebih dari 700 ribu kL yang perlu ditutup dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri,” jelas Ratna, yang juga merupakan legislator asal Daerah Pemilihan Tuban-Bojonegoro.
Dalam penutupnya, Ratna menegaskan bahwa kemandirian energi nasional hanya bisa dicapai jika seluruh rantai produksi etanol—mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi—dikuasai sepenuhnya oleh industri dalam negeri.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mengambil pelajaran dari keberhasilan implementasi program biodiesel, yang ditopang oleh kesiapan industri nasional.
“Kebijakan energi hijau harus berdampak pada peningkatan kapasitas nasional, bukan memperkuat ketergantungan impor. Pemerintah harus belajar dari pengalaman biodiesel, di mana kesiapan industri menjadi kunci keberhasilan,” pungkasnya. (OXS)
