EkonomiUmum

Rakerkonprov 2026: APINDO Jatim Fokus Perkuat Organisasi dan Rebalancing Upah demi Daya Saing

310
×

Rakerkonprov 2026: APINDO Jatim Fokus Perkuat Organisasi dan Rebalancing Upah demi Daya Saing

Sebarkan artikel ini

NEWSKOTA.COM – Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) 2026 sebagai langkah strategis memperkuat organisasi sekaligus merumuskan arah kebijakan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Ketua DPP APINDO Jawa Timur, Eddy Widjanarko, menegaskan bahwa penguatan internal organisasi menjadi fokus utama dalam forum ini. Menurutnya, kapasitas kepemimpinan di daerah harus terus ditingkatkan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

“APINDO harus kuat dari dalam. Kepemimpinan di daerah perlu terus ditingkatkan dan diberi ruang berkembang, karena itu akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya saat pembukaan RAKERKONPROV DPP APINDO Jawa Timur, Rabu (2/4/2026).

Eddy menambahkan, APINDO memiliki peran penting dalam mendorong investasi sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Namun demikian, tantangan utama dunia usaha saat ini salah satunya berasal dari struktur upah di Jawa Timur.

“UMK ring 1 Jawa Timur saat ini berada di kisaran Rp5,2 juta. Angka ini sejajar dengan daerah industri seperti Tangerang sekitar Rp5,5 juta, Jakarta Rp5,9 juta, dan Bekasi Rp6 juta. Ini perlu disikapi secara bijak agar tidak menekan dunia usaha,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya keterkaitan antara upah dan produktivitas sebagai dasar dalam menjaga daya saing industri. “Upah harus selalu dikaitkan dengan produktivitas. Kita perlu melakukan rebalancing secara terukur melalui dialog konstruktif dengan serikat pekerja,” imbuhnya.

Di tengah tantangan tersebut, peluang investasi tetap terbuka lebar. Hal ini ditandai dengan masuknya industri baru, seperti sektor alas kaki yang mulai berkembang di Ngawi, Nganjuk, dan Lamongan. “Kita saat ini tidak hanya bersaing dengan luar negeri, tetapi juga antarprovinsi. Karena itu, daya saing harus terus diperkuat,” katanya.

READ  KAI Group Catat 413,8 Juta Pelanggan hingga Oktober 2025, Tumbuh 8,15 Persen

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN APINDO, Sani Iskandar, menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja dalam meningkatkan daya saing nasional. “Kolaborasi antara APINDO dan serikat pekerja sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan,” ujarnya.

Ia juga memaparkan bahwa pada 2025 sektor riil menghadapi berbagai tekanan akibat dinamika global, termasuk dampak konflik geopolitik yang memicu lonjakan harga energi, biaya logistik, dan bahan baku industri. Kondisi tersebut turut menekan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga.

Dalam konteks nasional, Jawa Timur memiliki peran strategis dengan jumlah penduduk lebih dari 41 juta jiwa. Sekitar 31 persen PDRB disumbang sektor industri pengolahan, dengan kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp147 triliun, PDRB sekitar Rp3,40 triliun, serta ekspor sebesar USD 28,5 miliar.

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyampaikan bahwa APINDO menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong investasi. “Kami melihat APINDO memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kota Batu kami dorong menjadi daerah yang aman, nyaman, dan menarik bagi investor,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, di tengah kondisi ekonomi saat ini, realisasi investasi di Kota Batu justru mengalami peningkatan signifikan hingga dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

Di bagian akhir, Ketua Panitia Rakerkonprov, Suryo Widodo, menambahkan bahwa Rakerkonprov ini diselenggarakan selama tiga hari, Selasa-Kamis (21-23 April 2026). Kegiatan diawali dengan pembukaan Pameran UMKM. Sedangkan di hari terakhir akan dilakukan kunjungan ke KUD Susu Pujon dan UMKM Pujon.

Melalui Rakerkonprov 2026, APINDO Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan pekerja guna mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (BKD)