NEWSKOTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai langkah strategis membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045, mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan program tersebut, namun menilai perlu ada penyempurnaan terutama dalam aspek tata kelola dan koordinasi lintas pemerintahan.
“Saya termasuk pihak yang sangat mendukung agar program MBG ini tetap dilanjutkan. Selain merupakan program prioritas Presiden untuk membangun SDM unggul, ini juga sangat diharapkan oleh masyarakat, termasuk di Surabaya,” ujar Arif Fathoni, Rabu (8/10/2025).
Ia menekankan, agar program yang menyasar kebutuhan gizi anak-anak ini berjalan optimal, maka pemerintah daerah perlu dilibatkan lebih aktif dalam pelaksanaannya. Menurutnya, program MBG merupakan proyek jangka panjang dengan alokasi anggaran besar, sehingga sebagian kewenangan perlu didelegasikan ke daerah untuk efektivitas dan pengawasan.
“Kami berharap Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Sebagian fungsi pengawasan bisa dijalankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dengan supervisi dari provinsi. Misalnya untuk pengecekan kandungan gizi dan higienitas makanan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan limbah dapur sekolah yang merupakan bagian dari pelaksanaan program MBG bisa melibatkan dinas lingkungan hidup setempat, agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.
“Kalau semua fungsi pemerintahan daerah dilibatkan, saya yakin program ini akan sukses seperti yang diharapkan Presiden Prabowo dalam membangun SDM unggul,” tambahnya.
Fathoni menilai, berbagai kendala yang muncul dalam implementasi MBG di sejumlah daerah lebih disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi. Ia menyoroti bahwa selama ini BGN hanya meminta data peserta didik dari pemda, tanpa melibatkan fungsi teknis dari dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup.
“Kalau semuanya dilibatkan sejak awal, program ini bisa berjalan jauh lebih baik. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, dan kami harap mulai 2026 koordinasi lintas instansi bisa diperkuat,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya peran guru dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi pendamping dalam penerapan pola makan sehat di sekolah.
“Kami mendapat laporan ada guru yang tidak dilibatkan aktif, padahal mereka harus ikut memastikan kebersihan dan ketertiban makan siswa. Saya harap ada tambahan anggaran operasional untuk guru yang ikut mendampingi,” ujarnya.
Arif Fathoni berharap keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari distribusi makanan, tetapi juga dari terciptanya kebiasaan makan sehat sejak dini, serta terbangunnya hubungan fungsional antara guru dan peserta didik dalam proses edukasi gizi. (XEY)
