NEWSKOTA.COM – Keberlangsungan bisnis PT Terminal Teluk Lamong kini mendapatkan pengawalan hukum ekstra demi mewujudkan ekosistem kepelabuhanan yang profesional dan transparan. Melalui kemitraan strategis dengan Kejari Tanjung Perak, TTL berupaya meminimalisir potensi kendala administratif yang dapat menghambat laju arus logistik.
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) menjadi fokus utama perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi makro yang dinamis. Kerja sama ini memungkinkan perusahaan untuk menyelesaikan berbagai sengketa perdata dengan lebih cepat dan efisien melalui bantuan pihak Kejaksaan.
David P. Sirait selaku Direktur Utama TTL dan Darwis Burhansyah selaku Kepala Kejari Tanjung Perak kompak menekankan bahwa integrasi pendampingan hukum adalah wujud komitmen menjaga integritas hubungan usaha. “Kolaborasi ini memungkinkan kami lebih proaktif melakukan pencegahan risiko hukum secara berkelanjutan, apalagi sektor pelabuhan memiliki kompleksitas tinggi terkait aset negara sehingga pendampingan hukum menjadi penting agar setiap kebijakan strategis tetap sesuai aturan hukum,” jelas mereka dalam sesi penandatanganan tersebut.
Pernyataan gabungan tersebut menunjukkan kesamaan visi dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang bersih dari penyimpangan hukum. Sinergi ini juga mencakup peran Kejaksaan sebagai mediator yang objektif jika terjadi perselisihan bisnis dengan pihak ketiga.
Dengan adanya payung hukum yang kuat, setiap program strategis perusahaan dapat dijalankan dengan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Hal ini sangat krusial untuk menjaga kelancaran operasional di Terminal Teluk Lamong sebagai aset vital nasional.
Penandatanganan kerja sama ini diharapkan menjadi katalisator bagi terciptanya efisiensi operasional yang lebih baik di sektor maritim. Komitmen pada kepastian hukum menjadi nilai tambah yang membedakan TTL dalam peta industri pelabuhan di Indonesia. (RNW)
