NEWSKOTA.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah menempuh jalur diplomasi intensif dengan Pemerintah Iran. Langkah ini diambil menyusul tertahannya dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) di kawasan Selat Hormuz akibat situasi geopolitik yang memanas.
Diplomasi KBRI Teheran
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Santo Darmosumarto, dalam press briefing di Ruang Palapa, Jakarta, Sabtu (7/3/2026), mengonfirmasi bahwa pihak KBRI Teheran sedang melakukan tindak lanjut langsung di lapangan.
“Pembicaraan harus dilakukan dengan pihak pemerintah Iran, oleh karena itu memang saat ini sedang dilakukan upaya diplomasi,” ujar Santo.
Ia menjelaskan bahwa proses koordinasi ini melibatkan banyak pihak untuk memastikan perlindungan terhadap aset negara. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan kedua kapal tanker tersebut dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman meskipun kondisi kawasan secara umum masih belum kondusif.
Penjelasan Dubes Iran: Protokol Lalu Lintas Perang
Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa Iran tidak menutup akses di Selat Hormuz. Menurutnya, Iran tetap menjalankan perannya sebagai penjaga keamanan di jalur vital tersebut, namun dengan penerapan protokol lalu lintas khusus di tengah situasi perang.
“Pihak-pihak yang mematuhi protokol tersebut bisa dengan mudah melewati Selat Hormuz. Keamanan di Selat Hormuz adalah untuk semua negara, atau sama sekali tidak boleh ada negara yang memanfaatkan keamanan di sana,” kata Dubes Boroujerdi saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Hindari Dampak Konflik Iran-Israel
Kondisi tertahannya kapal tanker ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, posisi kapal Pertamina saat ini merupakan langkah antisipatif untuk menghindari risiko terburuk dari eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping tengah bersandar di Selat Hormuz guna menghindari kemungkinan terburuk dari perang antara Iran dan Israel yang didukung AS,” jelas Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga sembari mengupayakan jalur keluar yang aman bagi armada Pertamina melalui komunikasi diplomatik yang berkelanjutan. (MCL)
