NEWSKOTA.COM – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB) Kabupaten Banyuwangi mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui administrasi kependudukan (adminduk). Pemutakhiran data dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Kecepatan masyarakat melaporkan setiap perubahan data keluarga, seperti peristiwa kematian maupun perpindahan anggota keluarga, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga akurasi data penerima bansos.
Imbauan tersebut disampaikan Dinsos PPKB Banyuwangi menyusul adanya pertanyaan dan aduan masyarakat terkait penerima bansos yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam data. Di sisi lain, perubahan struktur keluarga juga dapat berdampak pada status penerima bantuan.
Koordinator Tim Koordinasi Kabupaten (KTIM KAP) PKH Banyuwangi, Dedi Utomo, mengatakan kendala dalam penyaluran bansos di lapangan kerap dipicu keterlambatan keluarga dalam melaporkan perubahan administrasi kependudukan kepada pemerintah desa atau kelurahan.
“Kendala di lapangan sering kali dipicu oleh keterlambatan pelaporan administrasi dari pihak keluarga ke pemerintah desa. Ketika sinkronisasi data Dukcapil dan Kemensos dilakukan, data yang belum terbarui akan menimbulkan penyesuaian yang berbeda di sistem,” ujar Dedi, Minggu (20/9/2026).
Menurutnya, pembaruan data menjadi semakin penting karena data kependudukan akan disinkronkan dengan sistem pemerintah yang menjadi dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Untuk bansos berupa bantuan pangan atau beras, Dedi menjelaskan pemerintah desa memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan bantuan kepada warga miskin lain yang memenuhi kriteria.
Pengalihan tersebut dapat dilakukan dengan menerbitkan berita acara resmi dari kepala desa atau lurah apabila penerima bantuan sebelumnya telah meninggal dunia.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah bantuan tidak tersalurkan atau mengendap ketika terjadi perubahan kondisi penerima manfaat di lapangan.
Warga Diminta Segera Laporkan Perubahan Data
Dinsos PPKB Banyuwangi menegaskan pemutakhiran data secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Masyarakat diminta tidak menunda pelaporan perubahan data kependudukan, khususnya ketika terjadi perubahan struktur dalam Kartu Keluarga (KK), kematian anggota keluarga, maupun perpindahan anggota keluarga.
Data yang akurat juga diperlukan agar informasi penerima manfaat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat terus diperbarui sesuai kondisi masyarakat.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPKB Banyuwangi, Agus Rahmanto, mengatakan kesadaran masyarakat dalam memperbarui adminduk akan membantu pemerintah memastikan bantuan diterima oleh warga yang memang membutuhkan.
“Setiap ada perubahan struktur dalam kartu keluarga, kami minta warga segera melapor ke kelurahan atau desa. Kesadaran memperbarui adminduk ini sangat membantu kami memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan,” kata Agus.
Dinsos PPKB Banyuwangi berharap masyarakat semakin aktif memastikan data kependudukan keluarganya tetap sesuai dengan kondisi terbaru. Dengan demikian, proses pemutakhiran data sosial ekonomi dan penyaluran bansos dapat berjalan lebih akurat serta mengurangi potensi kesalahan data penerima. (EFZ)
