NEWSKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengerahkan 300 petugas untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan agar data kondisi sosial ekonomi warga sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga penyaluran bantuan sosial maupun program penanganan kemiskinan berjalan lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut diperkuat lewat bimbingan teknis (bimtek) yang digelar Pemkab Banyuwangi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (18/11/2026). Ratusan peserta yang terlibat berasal dari operator desa dan kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Banyuwangi.
Pembaruan Berkala Cegah Warga Terlewat Bantuan
Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menyebut DTSEN memegang peran kunci dalam menentukan sasaran perlindungan sosial dan intervensi pemerintah. Mengingat kondisi sosial ekonomi warga terus berubah, pemutakhiran data wajib dilakukan secara rutin.
“Jika data tidak diperbarui secara berkala, warga yang membutuhkan bantuan berisiko tidak memperoleh layanan dan program pemerintah yang semestinya mereka terima. Ini harus berkala kita update,” ujar Suyanto.
Ia juga mendorong seluruh petugas agar lebih aktif turun langsung mengecek kondisi warga di lapangan. Menurutnya, proses pemutakhiran harus dibarengi verifikasi faktual dan tindak lanjut nyata, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
Data Presisi Jadi Kunci Kebijakan dan Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, Kasubdit Deputi II BIN RI, Asep Hidayat, menegaskan bahwa keakuratan data sosial ekonomi merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan publik. Data yang tidak tepat berisiko membuat bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat meleset dari kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Lebih jauh, kesalahan sasaran data dikhawatirkan memicu kecemburuan sosial, menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memperlambat laju pembangunan daerah.
“Seluruh kebijakan publik harus lahir dari data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang presisi, alokasi anggaran yang besar sekalipun tidak akan mampu memberikan dampak optimal terhadap upaya pengentasan kemiskinan,” kata Asep.
Asep turut mengapresiasi langkah kolaboratif Pemkab Banyuwangi dalam memperbarui DTSEN. Lewat kegiatan bimtek ini, kapasitas teknis petugas diharapkan makin terasah sekaligus memperkuat koordinasi pendataan, verifikasi, dan validasi hingga ke level desa dan kelurahan. (FCD)




