NEWSKOTA.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membongkar praktik dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) untuk tahun anggaran 2025–2026. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah menemukan kerugian keuangan yang ditaksir mencapai lebih dari Rp3,27 miliar.
Keempat tersangka berasal dari jajaran internal perusahaan daerah hingga pihak eksternal. Mereka adalah Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Moch Nahroni, Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti, anggota Badan Pengawas Ellia Emi Suprapto, serta seorang advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partners, Ma’ruf Syah.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap keempatnya selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026, di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.
Kronologi Bermula dari Upaya “Tutup Perkara”
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan bahwa perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
Menghadapi panggilan hukum tersebut, Nurika dan Nahroni menghubungi Ellia untuk mencarikan kuasa hukum, yang kemudian mempertemukan mereka dengan Ma’ruf Syah.
Dalam proses pendampingan, Ma’ruf Syah diduga meminta dana sebesar Rp100 juta sebagai lawyer fee serta Rp500 juta yang diklaim untuk mengupayakan penghentian perkara di Kejari Tanjung Perak.
“Permintaan dana sebesar Rp500 juta tersebut dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan direksi, kemudian memerintahkan kepada Kepala Departemen Keuangan untuk mengeluarkan uang tersebut,” ungkap Punia dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026).
Uang tunai tersebut diserahkan melalui Ellia kepada Ma’ruf Syah. Namun, hasil penyidikan membuktikan dana itu tidak pernah mengalir kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Modus Berulang dengan Nilai Lebih Besar
Praktik serupa kembali terjadi pada April 2025. Kali ini, jajaran direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS tengah menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024.
Ma’ruf Syah diduga kembali meminta lawyer fee Rp100 juta beserta sejumlah dana tambahan. Atas persetujuan Nurika dan Nahroni, total uang kas perusahaan yang dikucurkan untuk upaya penghentian perkara membengkak hingga mencapai Rp2,41 miliar.
Sama seperti sebelumnya, uang miliaran rupiah tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim, dan proses pemeriksaan terhadap PDTS KBS tetap berjalan.
Rekayasa Dokumen Fiktif dan Temuan Audit BPKP
Untuk menutupi jejak pengeluaran uang kas perusahaan yang menyalahi aturan, para tersangka diduga merekayasa sejumlah dokumen pertanggungjawaban fiktif. Dokumen tersebut meliputi:
1. Laporan review standar operasional prosedur (SOP).
2. Perjanjian kerja sama (PKS) fiktif.
3. Kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum.
“Tujuannya agar uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah merupakan kegiatan yang sah,” jelas Punia.
Selain penyalahgunaan dana Rp2,41 miliar untuk upaya penghentian kasus, penyidik juga menemukan pos pengeluaran kas perusahaan tanpa pertanggungjawaban yang sah untuk kebutuhan operasional, seperti bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), dan honorarium. Rinciannya mencapai Rp707.775.022 pada tahun 2025 dan Rp152.784.430 pada tahun 2026.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, total dana kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama periode 2025–2026 mencapai Rp3.270.559.452.
Jeratan Pasal
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dakwaan subsider Pasal 604 KUHP. (Rif)




