NEWSKOTA.COM – Ketidakpastian ekonomi global dan pergeseran struktur industri nasional terus membayangi pasar tenaga kerja Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat sebanyak 126.000 pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Di saat yang sama, data klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK pada periode tersebut telah menembus sekitar 50.000 klaim, menandakan tingginya tekanan ekonomi yang sedang dihadapi sektor usaha.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada data tenaga kerja berstatus nonaktif akibat PHK di BPJS Ketenagakerjaan.
“Berdasarkan data BPJS dari Januari sampai Mei 2026, jumlah tenaga kerja nonaktif akibat PHK telah mencapai 126 ribu orang, sedangkan klaim JHT karena PHK telah mencapai 50 ribu klaim. Ini mencerminkan kombinasi tekanan dari kenaikan biaya produksi, perlambatan permintaan, restrukturisasi rantai pasok global, hingga disrupsi teknologi,” ujar Shinta.
Pemicu Utama: Geopolitik, Relokasi Pabrik, dan Disrupsi EV
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip, menilai gelombang PHK massal ini tidak hanya bersumber dari masalah internal perusahaan, melainkan dampak berantai dari geopolitik dan perubahan peta industri global.
Ia menyoroti beberapa faktor dominan yang menekan industri nasional:
1. Konflik Global & Biaya Logistik: Ketegangan di Timur Tengah mendongkrak biaya logistik internasional yang memicu pelemahan permintaan pasar luar negeri.
2. Relokasi ke Luar Negeri: Demi efisiensi biaya overhead dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sejumlah pabrik memilih merelokasi operasionalnya ke daerah berbiaya rendah atau ke negara tetangga seperti Vietnam. Menurut Tavip, Vietnam dinilai menawarkan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan perizinan yang lebih ramah investor.
3. Otomasi & Era Kendaraan Listrik (EV): Transisi ke kendaraan listrik serta otomatisasi/robotisasi di sektor manufaktur otomotif mulai memangkas kebutuhan tenaga kerja pada lini produksi kendaraan bermotor konvensional (internal combustion engine).
“Data PHK dari Apindo bisa jadi lebih akurat dibandingkan data resmi dinas ketenagakerjaan, karena pengusaha memiliki akses langsung terhadap kondisi perusahaan anggotanya dan tidak semua PHK dilaporkan secara berkala ke pemerintah,” tambah Tavip.
Langkah Mitigasi: Pemerintah Didorong Ambil Tindakan Cepat
Menghadapi ancaman berlanjutnya gelombang PHK pada Semester II-2026, OPSI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah intervensi konkret sebelum kondisi memburuk.
Beberapa usulan strategis yang didorong antara lain:
1. Pemetaan Dini Risiko Industri: Melakukan audit/pemetaan terhadap kesehatan keuangan perusahaan pada sektor-sektor yang paling rentan tertekan.
2. Insentif Biaya Operasional: Memberikan penurunan harga gas industri serta subsidi energi guna memangkas beban biaya produksi manufaktur.
3. Deregulasi & Iklim Investasi: Mempercepat penyederhanaan aturan untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri.
4. Penguatan Bantalan Sosial: Memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja yang terdampak efisiensi. (LKY)
