NEWSKOTA.COM – Proses pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) membawa harapan sekaligus tantangan bagi perekonomian nasional. Calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, dinilai menghadapi pekerjaan rumah utama untuk memastikan transmisi kebijakan moneter tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga terasa hingga sektor riil.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menyoroti masih adanya kesenjangan antara efektivitas kebijakan menjaga stabilitas makroekonomi dengan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
“Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Prof. Achsanul Qosasi, Kamis (13/8/2026).
Menurut Achsanul, transmisi kebijakan moneter memiliki dua dimensi utama, yakni sisi biaya (cost) dan sisi akses (access).
Dari sisi biaya, langkah pengetatan moneter yang dilakukan BI, seperti kenaikan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 100 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen untuk menahan tekanan terhadap rupiah, dinilai berhasil meredam volatilitas nilai tukar dan mendapat respons positif dari pasar finansial.
Namun, menurutnya, keberhasilan di pasar keuangan maupun stabilitas nilai tukar belum otomatis menggambarkan kondisi sektor usaha di lapangan.
Di tengah penguatan rupiah dan respons positif pasar keuangan, penyaluran kredit modal kerja bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menunjukkan tren perlambatan.
“Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” jelas Achsanul.
Ia menilai Bank Indonesia di bawah kepemimpinan baru tidak cukup hanya berfokus pada instrumen stabilitas jangka pendek serta respons terhadap dinamika pasar keuangan global.
Gubernur BI mendatang, kata Achsanul, perlu mendorong skema kebijakan makroprudensial yang lebih efektif sehingga perbankan memiliki ruang dan keberanian lebih besar untuk menyalurkan likuiditas ke sektor riil.
Menurutnya, keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM dapat berdampak lebih luas terhadap perekonomian. Ketika pelaku usaha kesulitan memperoleh modal kerja, ekspansi usaha dan aktivitas produksi berpotensi tertahan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” tegasnya.
Achsanul berharap pergantian kepemimpinan BI dapat menjadi momentum untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak berhenti pada indikator pasar keuangan, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara BI, pemerintah, serta otoritas terkait untuk memastikan kebijakan moneter berjalan seiring dengan agenda peningkatan akses pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dengan demikian, stabilitas makroekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan aktivitas sektor riil. Akses pembiayaan yang lebih terbuka bagi UMKM dinilai menjadi salah satu kunci agar manfaat kebijakan ekonomi dapat dirasakan lebih merata hingga lapisan masyarakat bawah. (INA)
