NEWSKOTA.COM – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa harga minyak goreng bersubsidi, Minyakita, secara rata-rata nasional masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Senin (24/11/2025), Amalia menyampaikan, harga rata-rata nasional Minyakita pada pekan ketiga November mencapai Rp17.271 per liter.
Angka tersebut jauh di atas HET yang seharusnya sebesar Rp15.700 per liter, atau mengalami kenaikan sebesar 0,29 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
“Untuk harga minyak goreng Minyakita rata-rata nasional itu Rp17.271 per liter, masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter,” ujarnya.
Puluhan Daerah Alami Kenaikan Harga Signifikan
BPS mencatat bahwa total ada 78 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga Minyakita. Wilayah-wilayah ini, menurut Amalia, memerlukan pengawasan harga yang lebih ketat.
Beberapa daerah yang dicontohkan BPS mengalami kenaikan harga signifikan meliputi Kota Sukabumi, Tambrauw, dan Merauke.
Lebih lanjut, Amalia menyoroti kondisi di Pulau Jawa, di mana beberapa daerah mencatat harga Minyakita mencapai sekitar Rp17.000 per liter, dan selisih harganya dengan HET melebihi 10 persen.
Daerah di Pulau Jawa yang memiliki harga Minyakita tinggi, di antaranya:
1. Wonogiri
2. Sukabumi
3. Bondowoso
4. Kuningan
5. Bandung
6. Karanganyar
7. Tuban
8. Salatiga
Amalia menilai kondisi ini membuat masyarakat harus membayar harga yang jauh lebih mahal dari yang seharusnya ditetapkan pemerintah.
Pemerintah Daerah Diminta Waspadai Tren Kenaikan Pangan
Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyebut minyak goreng termasuk komoditas pangan yang perlu diwaspadai karena jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga cukup banyak.
Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai tren kenaikan harga pangan di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya monitoring harga secara terkoordinasi dan berbasis data aktual.
“Jika kita melihat data ini, tentunya pemerintah daerah perlu mewaspadai tren kenaikan harga bahan pangan dan selalu melakukan monitoring secara terkoordinasi ya berbasis data yang aktual,” ujarnya, menegaskan bahwa langkah pengendalian harus tepat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. (OLX)
