NEWSKOTA.COM – Konflik di kawasan Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda mendorong BPP HIPMI mengusulkan langkah strategis berupa peluncuran Gerakan Nasional Hemat Energi. Inisiatif ini dinilai penting untuk menghadapi tekanan krisis energi global yang kian meningkat.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, mengatakan dinamika geopolitik global, khususnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah memicu lonjakan harga energi dunia. Kondisi tersebut berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan beban subsidi energi, hingga memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sudah saatnya Indonesia memiliki Gerakan Nasional Hemat Energi yang terstruktur, terukur, dan masif. Ini bukan lagi sekadar imbauan, tetapi harus menjadi strategi nasional dalam menjaga ketahanan ekonomi dan energi kita,” ujar Anggawira di Jakarta, Kamis (27/3/2026).
Menurutnya, sejumlah negara telah lebih dulu mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi krisis energi. Salah satunya adalah Ferdinand R. Marcos Jr. yang menetapkan status darurat energi nasional di Filipina guna mengantisipasi gangguan pasokan bahan bakar global.
HIPMI menilai kebijakan energi di Indonesia selama ini masih terlalu berfokus pada sisi suplai, sementara pengelolaan konsumsi energi belum menjadi perhatian utama. Padahal, dalam situasi krisis, pengendalian konsumsi energi atau demand side management dinilai sebagai langkah paling cepat dan efektif untuk meredam tekanan.
“Ini perlu diorkestrasi secara nasional. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pasokan, tetapi juga harus mengendalikan konsumsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, HIPMI mendorong agar Gerakan Nasional Hemat Energi dikemas sebagai program lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Beberapa langkah konkret yang diusulkan meliputi kampanye publik secara masif untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi energi, pengaturan penggunaan energi di sektor industri, gedung perkantoran, dan transportasi.
Selain itu, optimalisasi efisiensi energi di sektor produktif, penerapan standar efisiensi secara bertahap, serta pemantauan konsumsi berbasis teknologi digital juga dinilai krusial.
“Kita harus mengubah paradigma dari konsumtif menjadi efisien. Setiap penghematan energi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional,” kata Anggawira.
HIPMI menegaskan bahwa dunia usaha siap menjadi motor penggerak dalam implementasi gerakan tersebut. Efisiensi energi, menurutnya, bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga bagian dari strategi meningkatkan daya saing industri nasional di tengah tekanan global. (CMK)
