NEWSKOTA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi penuh mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Saat ini, uji coba program bauran energi tersebut diklaim telah mencapai 60 hingga 70 persen di berbagai moda transportasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, uji coba B50 telah dilakukan di sejumlah sektor strategis, mulai dari alat berat, kereta api, kapal, hingga kendaraan bermotor. Hasil sementara menunjukkan progres positif menuju tahap finalisasi.
“Jadi, saya sampaikan bahwa hasil uji coba terhadap B50 sekarang sudah pada taraf 60 sampai 70 persen,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Bahlil menuturkan, hasil akhir uji coba ditargetkan rampung pada Mei hingga Juni 2026. Setelah itu, pemerintah akan langsung menerapkan kebijakan tersebut secara nasional.
“Insya Allah, bulan Mei-Juni hasil akhirnya sudah selesai dan akan diterapkan pada 1 Juli,” katanya.
Menurut Bahlil, kebijakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi global, khususnya bahan bakar jenis solar. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi dalam negeri guna memperkuat ketahanan energi nasional.
“Ini sudah menjadi kebijakan negara, ini survival mode supaya kita tidak tergantung pada global terhadap BBM kita, khususnya untuk solar,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi B50, terutama terkait kesiapan kapasitas produksi biodiesel di dalam negeri. Pemerintah terus melakukan penyesuaian agar target implementasi dapat berjalan sesuai rencana.
Di sisi lain, Bahlil memastikan kondisi stok energi nasional tetap aman. Cadangan bahan bakar minyak (BBM) saat ini berada di atas 20 hari, sementara cadangan LPG tercatat lebih dari 10 hari.
“Stok nasional tetap berada pada batas minimal di atas 20 hari. Termasuk LPG kita di atas 10 hari,” jelasnya.
Pemerintah juga memperkuat cadangan penyangga energi melalui tambahan pasokan dari wilayah Karimun. Upaya ini diharapkan mampu mendorong cadangan energi nasional hingga mencapai satu bulan.
“Sekarang ada penambahan lagi tujuh hari dari Karimun dan ini yang kita lagi komunikasikan sehingga bisa kita mencapai satu bulan,” tambahnya.
Terkait pasokan energi, pemerintah telah memulai proses pengadaan minyak mentah dari sejumlah negara. Minyak tersebut nantinya akan diolah di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, penerapan B50—campuran 50 persen minyak kelapa sawit (CPO) dengan solar—berpotensi menghemat subsidi hingga Rp48 triliun dalam enam bulan.
Menurut Airlangga, PT Pertamina (Persero) telah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain itu, penerapan B50 juga diproyeksikan mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi industri kelapa sawit dalam negeri sekaligus menekan beban subsidi energi negara. (VST)
